MATARAM: UIN Mataram semakin serius membangun ekosistem keterbukaan informasi publik. Target menuju Kampus Informatif 2026 kini dikawal melalui penguatan peran PPID dan konsolidasi seluruh unit kerja di lingkungan universitas.
Keseriusan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Workshop PPID UIN Mataram selama dua hari, Jumat–Sabtu, 10–11 Juli 2026, di Ruang Meeting Lantai 2 Gedung Perpustakaan UIN Mataram. Workshop dirancang sebagai ruang belajar sekaligus ruang kerja bersama untuk membenahi tata kelola informasi publik secara konkret.
UIN Mataram menghadirkan Siti Ajijah, S.H., M.H., fasilitator nasional dari Komisi Informasi Pusat, untuk memberikan pendampingan intensif. Peserta diajak melihat lebih dekat standar keterbukaan informasi, membaca indikator penilaian, serta memetakan berbagai dokumen dan bukti dukung yang harus diperkuat.
Membuka kegiatan, Wakil Rektor II sekaligus Ketua PPID UIN Mataram menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, keberhasilan PPID sangat ditentukan oleh dukungan dan kecepatan seluruh unit dalam mengelola serta menyediakan informasi publik.
“PPID tidak bisa bergerak sendiri. Keterbukaan informasi adalah kerja kolektif. Fakultas, lembaga, unit, dan seluruh pengelola informasi harus berada dalam satu gerakan yang sama,”tegasnya.
Ia menyampaikan, UIN Mataram tahun ini telah menetapkan target untuk masuk dalam nominasi Badan Publik Informatif. Target tersebut harus diterjemahkan menjadi kerja nyata, mulai dari penataan data, penguatan dokumen, kecepatan pelayanan, hingga konsistensi publikasi informasi kepada masyarakat.
“Kita tidak ingin sekadar ikut dalam proses monitoring dan evaluasi. Kita ingin hadir dengan kesiapan terbaik. Target kita jelas, UIN Mataram harus bergerak menuju Kampus Informatif,”ujarnya.
Selama dua hari, peserta dibimbing untuk membedah Daftar Informasi Publik, klasifikasi informasi, informasi yang dikecualikan, standar layanan informasi publik, serta instrumen Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2026. Setiap pembahasan diarahkan pada identifikasi kondisi aktual dan langkah perbaikan yang harus segera dilakukan.
Workshop juga menjadi momentum untuk menyatukan persepsi bahwa keterbukaan informasi bukan pekerjaan musiman menjelang penilaian. Keterbukaan informasi harus tumbuh menjadi budaya kerja institusi yang transparan, responsif, dan akuntabel.
