
MATARAM: UIN Mataram terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Workshop Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Mataram yang berlangsung selama dua hari, Jumat–Sabtu, 10–11 Juli 2026, di Ruang Meeting Lantai 2 Gedung Perpustakaan UIN Mataram.
Workshop menghadirkan fasilitator nasional dari Komisi Informasi Pusat, Siti Ajijah, S.H., M.H. Kehadiran fasilitator nasional diharapkan mampu memberikan penguatan secara langsung terhadap tata kelola PPID, pemenuhan indikator keterbukaan informasi publik, serta strategi menyiapkan dokumen dan bukti dukung dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Rektor II UIN Mataram yang juga menjabat sebagai Ketua PPID UIN Mataram. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa workshop tersebut merupakan agenda yang sangat mendasar dan strategis bagi penguatan tata kelola institusi.
“Keterbukaan informasi publik bukan sekadar pemenuhan dokumen atau kebutuhan penilaian. Ini adalah ruh dari tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel. Workshop ini sangat mendasar dan menjadi salah satu kunci keberhasilan target besar UIN Mataram,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2026, UIN Mataram menetapkan target untuk masuk nominasi sebagai Kampus Informatif. Target tersebut membutuhkan kerja serius, komitmen bersama, dan sinergi seluruh fakultas, lembaga, unit, serta pengelola informasi di lingkungan universitas.

“Tahun ini kita memilih target yang jelas: UIN Mataram harus masuk nominasi sebagai kampus informatif. Karena itu, seluruh unit harus bergerak bersama. Data harus tersedia, informasi harus dikelola dengan baik, dan layanan kepada publik harus semakin cepat serta berkualitas,” tambahnya.
Selama dua hari, peserta akan mendapatkan pendampingan intensif terkait penguatan tata kelola informasi publik, klasifikasi informasi, Daftar Informasi Publik, informasi yang dikecualikan, standar layanan informasi, hingga penguatan bukti dukung dan pengisian instrumen Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
Workshop ini diharapkan tidak berhenti pada penguatan pemahaman, tetapi menghasilkan langkah kerja konkret dan terukur. Seluruh unit didorong memperkuat koordinasi, melengkapi dokumen, serta membangun budaya keterbukaan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik UIN Mataram.


