Berita Humas: UIN Mataram menjadi delegasi Kegiatan simulasi Standar Operasional Prosedur dan Uji Kompetensi Informasi yang dikecualikan yang dilaksanakan di Jl. Banteng Barat Jakarta, pada hari Rabo dan Kamis, 6-7 Desember 2017. Kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari workshop penyususnan SOP dan Pelayanan Informasi yang dilaksanakan oleh Biro Humas Kementerian Agama RI pada awal November lalu.
Rektor Dr. H. Mutawali yang didampigi wakil rektor satu Dr. H. Masnun Tahir seusai menghadiri pelantikan ketua program studi Ekonomi syariah pascasarjana kemaren hari selasa, 05 Desember 2017, menyatakan komitmen yang kuat untuk mendorong berbagai upaya pengembangan lembaga, sehingga dapat terwujud percepatan diberbagai bidang layanan, tak terkuali dalm bidang layanan informasi publik.
Lebih lanjut beliau ungkapkan, bahwa untuk membangun kinerja lembaga yang baik, sangat diperlukan penguatan tata kelola informasi publik. Perguruan tinggi sebagai badan publik harus membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada masyarakat luas, melalui mekanisme dan SOP yang sedang dalam proses finalisasi. Alhamdulillah Kasubag Humas UIN Mataram adalah sebagai salah satu tim penyusun draft SOP, yang selanjutnya nanti akan diterapkan di lingkup kementerian agama seluruh Indonesia.
UIN Mataram sebagai perguruan tinggi keagamaan, siap menjadi model pengelolaan keterbukaan informasi publik. Sebagaimana tuntutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Untuk memperbaiki tata kelola perguruan tinggi, sangat penting untuk menciptakan media pengelolaan informasi yang baik.
Kasubag Humas UIN mataram H. Suhirman Adita, yang juga sebagai ketua formatur forum Humas Perguruan Tinggi Keagamaan Seluruh Indonesia dipastikan akan hadir bersama 6 perwakilan Humas UIN dan beberapa humas kanwil kemenag Lainnya, selama dua hari ke depan akan melakukan revisi dan finalisasi draf SOP sebagai implemntasi dari amanat Keputusan Menteri Agama Nomer 200 tahun 2012.
Lebih lanjut Suhirman menegaskan bahwa, lembaga telah membangun kerjasama dengan Komisi Informasi Publik Provinsi NTB, dan keberadaan PPID di di UIN Mataram akan segera terbentuk dalam waktu dekat. Berbagai upaya peningkatan akses dan layanan informasi baik secara internal dan juga external. Wallohua;lam. (Adita@humasuin)
