Berita Humas: UIN Mataram sebelumnya telah melakukan MOU dengan Kementerian Dalam Negeri RI tentang Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh Rektor UIN Mataram Prof. DR.H. Mutawali, M.Ag di Hotel Khatulistiwa Bandung pada hari Senin, 21 November 2017 lalu. Selanjutnya sebagai bentuk konsekwensi MOU tersebut, kini dilanjutkan dengan penanda tanganan Perjanjian Kerjasama kesepakatan program yang direncanakan aan berlangsung selama tiga tahun.
Hartono, SH; Subdit Pemerintahan Umum mewakili Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) harus memuat 4 (empat) poin yang terkait erat dengan isi dari MOU yang telah disepakati. Adapun 4 (empat) poin dimaksud adalah menjadi tugas dari PTKIN/PTKIS untuk menentukan sesuai dengan kondisi demografi PTKIN/PTKIS terkait.
Kasubag Kerjasama Kelembagaan Sapardi, SE.,MM. mewakili Rektor hadir pada acara Pemantapan Pemahaman Pancasila melalui Penandatanganan PKS yang kegiatannya berlangsung pada tanggal 13 Desember 2017 di Hotel Salak The Heritage Bogor. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyusun program kegiatan yang lebih pokus dan rinci dan tidak bertentangan dengan apa yang telah disepakati di MOU.
Lebih lanjut, Sapardi menjelaskan secara tekhnis mulai tahun 2018, impelemntasi program kerjasama pemberdayaan akan dimulai, dalam betuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu melalui KKP atau Penelitian yang terkait dengan isi dari MOU. Adapun mengenai biaya tergantung dari TOR yang kita buat dan disetujui oleh kementerian. PKS tidak selesai hari ini karena 4 poin yang kita muat harus kita diskusikan diinternal dan paling lambat pertengan januari dfat sudah terkirim ke kemedagri.
Pada tahun 2017 ini, UIN Mataram telah bekerjasama dengan bebebrapa kementerian dengan masa kerja tiga tahun ke depan, seperti dengan menteri sosial dan pemberdayaan perempuan, Dirjen Perlindungan dan penempatan tenaga kerja. Dan dipenghujung tahun ini membangun kerjasama dengan kemeneterian dalam negeri dalam program penguatan repolusi mental.
Disamping kerjasama dengan kementerian terkait, sapardi juga merencanakan pada tahun anggaran 2018 akan membangun kerjasama dengan pihak Badan Usaha Milik Negara dan 25 pondok pesantren di Nusa tenggara Barat. Hal tersbut penting dilakukan untuk secara bersama-sama memperkuat ikatan untuk tujuan yang sama.
Sebagai bentuk expansi dari program kementerian nantinya, lembaga harus bersinergi dengan berbagai yayasan pondok pesnatren sebagai basis pelaksanaan program. Penguatan revolusi mental adalah menjadi agenda prioritas pembangunan sumber daya manusia dan menjadi konsetrasi berbagai kementerian tahun ini. Termasuk UIN Mataram telah menjadi bagian yang sudah satu tahun secara khusus berkolaborasi mensukseskan agenda revormasi tersebut. Wallohua’lam. (Adita@humasuin)
