Mataram: Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag., menegaskan bahwa data merupakan jantung dari setiap kebijakan pendidikan. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Pelatihan Integrasi dan Pemutakhiran Data Madrasah yang diselenggarakan UIN Mataram bekerja sama dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung Training Center Lantai II. Jumat, 19/09/2025
Kegiatan yang diikuti oleh 90 kepala madrasah dan operator data dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat itu difokuskan pada penguatan kapasitas dalam mengelola sistem data digital, termasuk SIM, EMIS, SIMPATIKA, dan PIP. Prof. Masnun mengingatkan bahwa kualitas tata kelola pendidikan madrasah sangat ditentukan oleh akurasi dan validitas data. “Dengan data yang akurat dan mutakhir, setiap program pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran. Karena itu, kepala madrasah dan operator harus adaptif menghadapi tantangan digitalisasi yang semakin kompleks,” tegasnya.
Pelatihan ini turut menghadirkan Anggota Komisi VIII DPR RI, Apt. Lale Sifaun Nufus, M.Farm., yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, kampus, dan madrasah dalam memperkuat digitalisasi pendidikan. Menurutnya, validitas data menjadi kunci agar berbagai program, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP), benar-benar tersalurkan kepada siswa yang membutuhkan. “Kami di DPR terus mendorong agar pengelolaan data madrasah mendapat perhatian serius. Tanpa data yang valid, banyak kebijakan tidak bisa dijalankan optimal,” ujarnya.
Selama pelatihan, peserta aktif berdiskusi dan mengungkapkan sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan jaringan internet di daerah terpencil hingga persoalan teknis sinkronisasi antar sistem. Meski begitu, mereka menyambut baik pelatihan ini karena memberikan pemahaman baru yang bisa segera diterapkan di madrasah masing-masing.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara dunia akademik dan legislatif dalam memperkuat tata kelola pendidikan Islam. Melalui integrasi data yang lebih akurat, madrasah di NTB diharapkan semakin siap menghadapi era digital sekaligus memastikan pelayanan pendidikan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Adita@Humas-ppid
