MATARAM: Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), isu kesejahteraan sosial masih menjadi tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan lintas sektor, kolaboratif, dan inovatif. Sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam dan sosial yang besar, NTB tetap menghadapi berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan gender, disabilitas, kerentanan anak dan lansia, serta keterbatasan akses kelompok rentan terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi. Kamis, 20/11/2025
Pembangunan kesejahteraan sosial tidak lagi dapat dijalankan secara sektoral dan parsial. Isu-isu seperti kemiskinan ekstrem, disabilitas, pengangguran muda, ketahanan keluarga, dan inklusi sosial saling berkaitan dengan dimensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta lingkungan hidup. Oleh karena itu, pendekatan multi pihak menjadi kebutuhan strategis agar setiap aktor dapat berkontribusi sesuai kapasitas dan sumber dayanya. Pemerintah berperan dalam regulasi dan fasilitasi, dunia usaha melalui tanggung jawab sosial (CSR), perguruan tinggi melalui riset dan inovasi sosial, sedangkan masyarakat sipil melalui gerakan sosial dan jaringan komunitas.
Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi NTB sebagai wadah penggerak, koordinator, dan katalisator kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan sosial menghimpun unsur pemerintah, masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, dan akademisi, LKKS dituntut untuk mampu memperkuat jaringan sosial dan mengorkestrasi sinergi program yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial berkelanjutan.
Peran LP2M UIN Mataram sebagai potret Perguruan Tinggi yang menangani penelitian, pengabdian masyarakat, dan pusat studi gender dan anak memiliki peran yang sangat strategis dalam menyediakan basis data ilmiah, riset kebijakan, dan inovasi sosial. Hal tersebut dapat membantu LKKS dan pemerintah daerah dalam memetakan masalah, merancang intervensi, serta mengukur dampak sosial secara terukur. Pendekatan berbasis evidence (evidence-based policy) ini penting agar strategi kesejahteraan sosial NTB benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya bersifat administratif.
“ajakan LKKS NTB untuk melibatkan Perguruan Tinggi sebagai mitra harus disambut baik, dan menjadikan output dari penelitian, pengabdian, serta kajian gender dan anak dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh stakeholders, bahkan harus dibuka ruang-ruang diskusi untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian sebagai policy brief”, pungkas Mira Mareta (Kepala Pusat Studi Gender dan Anak) mewakili LP2M UIN Mataram. HMA-Adita@Humas
