MATARAM: Persiapan pembukaan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan melalui penguatan tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Komitmen tersebut ditandai dengan kunjungan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka pendampingan pembukaan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Mataram, Senin, 11/5/2026.
Kedatangan Tim Irjen Kemenag RI diterima langsung oleh Rektor Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir didampingi Wakil Rektor II serta Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK) di lingkungan UIN Mataram.
Pendampingan tersebut difokuskan pada rencana penempatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang sementara akan memanfaatkan gedung Program Pascasarjana UIN Mataram sebagai pusat kegiatan akademik dan administrasi awal.
Dalam arahannya, Rektor menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenag RI dalam memastikan seluruh proses persiapan berjalan sesuai aturan dan standar operasional prosedur yang berlaku.
“Kami bersyukur mendapatkan pendampingan langsung dari Tim Irjen Kemenag RI. Ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh tahapan pembukaan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan berjalan sesuai regulasi, tertib administrasi, dan memenuhi standar yang ditetapkan,” ungkap Rektor.
Menurutnya, pembukaan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan merupakan langkah strategis UIN Mataram dalam memperluas kontribusi perguruan tinggi terhadap pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan serta menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan kedokteran yang berkualitas.
Tim Irjen Kemenag RI dalam kesempatan tersebut melakukan pendampingan dan peninjauan terhadap kesiapan fasilitas serta penggunaan gedung yang akan ditempati Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Pendampingan ini bertujuan memastikan seluruh proses penempatan gedung tidak menyalahi aturan dan tetap sesuai dengan standar tata kelola kelembagaan pemerintah.
Selain itu, diskusi juga membahas berbagai aspek teknis dan administratif terkait kesiapan sarana prasarana, tata kelola penggunaan aset negara, serta mekanisme pengembangan fakultas agar berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Adita@Humas-ppid
