MATARAM: Pelaksanaan Halaqah Penguatan Kelembagaan Ditjen Pesantren di UIN Mataram menjadi titik krusial dalam upaya nasional memperkuat tata kelola pesantren sebagai institusi pendidikan tertua dan paling resilien di Indonesia. Forum ini bukan sekadar forum akademik, tetapi ruang konsolidasi kebijakan strategis antara pemerintah, pesantren, dan perguruan tinggi untuk membangun SDM unggul yang akan menjadi pilar utama Indonesia Emas 2045. Kehadiran Menko PMK sebagai keynote speaker menguatkan bobot nasional kegiatan ini, sekaligus mempertegas posisi UIN Mataram sebagai aktor penting dalam pengembangan kebijakan pesantren ke depan. Sabtu, 15/11/2025
Dalam pemaparannya, Prof. Dr. H. Pratikno memberikan perspektif mendalam tentang posisi pesantren dalam konstruksi pembangunan nasional. Penyebutan pesantren sebagai “detak jantung bangsa” bukan sekadar metafora, tetapi sebuah pengakuan bahwa pesantren memiliki fungsi kultural, spiritual, dan sosial yang selama ini tidak tergantikan. Dengan lebih dari 42 ribu pesantren dan 12,5 juta santri, Indonesia memiliki modal sosial yang sangat besar, yang mampu menopang ketahanan moral dan peradaban bangsa. Namun, modal sosial tersebut membutuhkan dukungan struktural negara melalui kebijakan yang progresif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan zaman.
Pratikno menyoroti secara tegas tiga hal penting, pembaruan kurikulum agar santri tidak hanya menguasai turats, tetapi juga literasi digital, keterampilan vokasional, dan spirit kewirausahaan, perbaikan infrastruktur untuk memastikan pesantren menjadi lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan layak huni, penguatan kecukupan gizi santri, sebagai bentuk pemenuhan maqashid syariah dalam menjaga keselamatan jiwa dan kesehatan generasi muda.
Gagasan tersebut disambut hangat oleh pimpinan pesantren dari berbagai daerah. Diskusi intens yang berlangsung menunjukkan bahwa pesantren membutuhkan kebijakan yang lebih operasional dan terarah, termasuk dukungan anggaran berbasis kebutuhan, akses pelatihan berkelanjutan, serta kemitraan lintas kementerian yang mampu memperluas dampak program Ditjen Pesantren. Kehadiran Ditjen Pesantren dipandang bukan sekadar pembaruan struktur birokrasi, tetapi sebagai instrumentasi strategis untuk memastikan pesantren memiliki payung kebijakan yang kuat dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan teknologi.
Berbagai aspirasi yang muncul dari peserta halaqah mempertegas bahwa penguatan kelembagaan pesantren harus bersandar pada riset akademik yang solid. Karena itu, kehadiran UIN Mataram sebagai tuan rumah bukan hanya seremonial, tetapi mencerminkan kapasitas institusionalnya sebagai pusat kajian pesantren yang siap mendukung perumusan kebijakan berbasis data, riset, dan naskah klasik. Melalui keunggulan akademik dan jejaring riset yang dimiliki, UIN Mataram dipandang mampu menyediakan analisis ilmiah yang diperlukan untuk menyempurnakan arah strategis Ditjen Pesantren.
Dalam sesi penutup, Rektor UIN Mataram, Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag., menegaskan komitmen UIN Mataram untuk menjadi laboratorium gagasan kebijakan pesantren nasional. Ia menyampaikan bahwa momentum ini tidak boleh berhenti pada tataran diskursus, tetapi harus diwujudkan dalam program riset, pendampingan, dan kolaborasi multisektor yang berkelanjutan. Dengan integrasi kekuatan akademik kampus dan sumber daya tradisi pesantren, UIN Mataram siap memainkan peran strategis sebagai motor penggerak transformasi pesantren menuju era baru yang lebih tangguh, modern, dan berdaya saing.
Dengan demikian, halaqah ini menjadi langkah nyata menuju sistem pendidikan Islam yang lebih kuat, adaptif, dan konstruktif sebuah fondasi penting dalam perjalanan Indonesia menuju 2045 sebagai bangsa yang maju, unggul, dan berkarakter. Adita@Humas
